Penilaian Beragam Produk UKM Surabaya, Jawa Timur

Detail

Beragam produk UKM di Surabaya semakin beragam baik katagori makanan, minuman, handy craft. Upaya pemerintah menggalakkan profesionalitas kinerja UKM telah terlaksana. Kini, saatnya melakukan penilaian kepada para produk UKM.

Sebanyak 250 UKM mengikuti penilaian dan akan disharing kembali sejumlah 125 UKM untuk mendapatkan pelatihan ekstra guna menghasilkan produk yang lebih baik. Tak hanya itu system dari UKM pun akan berbenah pula.

Penilaian yang dilaksanakan lima kali ini dan senin lalu (30/5) merupakan penilaian terakhir produk pelaku UKM Surabaya. Gelombang akhir dihadiri 40an peserta di Ruang Bung Hatta Lantai 2 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya (dinkop-umkm.surabaya.go.id).

“Peserta yang tidak datang mengikuti penilaian dinyatakan gugur dan bisa jadi 2017 baru ikut penilaian” ujar pendamping UKM.

125 Produk terbaik UKM Surabaya akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya serta akan diikutsertakan dalam pameran sesuai dengan klasifikasi produk lokal, regional, nasional, atau internasional,

Selama penilaian berlangsung, peserta mendapatkan koreksi dan saran tim Juri. Peserta pun diperbolehkan bertanya seputar bisnis yang dijalaninya. Sebelumnya, peserta mendapatkan tantangan memecahkan masalah. Simpulan dari tantangan tersebut adalah pentingnya jaringan dalam berbisnis.

Rapat Koordinasi Pendampingan Bagi Koperasi dan UMKM Jawa Barat

Detail

Bandung, Diselenggarakannya Kegiatan Rapat Koordinasi ini dalam rangka mensinergikan langkah-langkah pendukungan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil dalam mengakses pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.

Peserta kegiatan sebanyak 73 orang terdiri dari 13 orang dari OPD yang mendapat alokasi Program SHAT Tahun 2016 dan 60 Orang PUKM Program Pendampingan serta Pendamping Program Lainnya.

Sebagaimana kita maklumi, kekuatan ekonomi Jawa Barat sebagian besar didominasi oleh eksistensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk Koperasi. Dominasi ini terlihat pada tahun 2012 dari 9,1 juta unit usaha di Jawa Barat, 99.9% diantaranya adalah usaha mikro dan kecil serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 86,28% dan kontribusi terhadap PDRB Jawa barat mencapai 54,55% (diskumkm.jabarprov.go.id).

Berdasarkan hal tersebut tidaklah berlebihan apabila berbagai kebijakan pembangunan perekonomian, senantiasa menyertakan pelaku-pelaku usaha skala ini secara terarah dan berkesinambungan, guna peningkatan kinerja KUMKM secara optimal bagi penguatan pembangunan ekonomi regional.

Hal ini diawali dengan mengidentifikasi dan memahami berbagai kendala dalam upaya peningkatan kinerja UMKM di Jawa Barat.

Permasalahan pembiayaan antara lain :
Masih rendahnya kredibilitas UMK dari sudut analisis perbankan.
Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis.
Persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi UMK.
Informasi yang kurang dari lembaga keuangan bank dan non bank yang dapat dimanfaatkan oleh UMK, khususnya
perbankan.
Keterbatasan jangkauan pelayanan dari lembaga keuangan bank dan non bank, selanjutnya berbagai sumber permodalan yang ada, belum cukup mengakses kebutuhan KUMKM di Jawa Barat.

Untuk itu, dalam upaya mendorong intermediasi Koperasi dan UMK dengan perbankan maupun non bank terutama dalam penyusunan proposal , pengajuan kredit pembiayaan yang diajukan Koperasi dan UMK kepada lembaga keuangan bank dan non bank, serta memberkan pendampingan dalam manajemen pengelolaan keuangan peran pendamping keuangan sangat dibutuhkan.

Perlu disampaikan di Jawa Barat pada Tahun 2003, seluruh stakeholder yang ada termasuk pemerintah mendirikan P3UKM khususnya untuk alokasi maupun pendampingan terhadap KUMKM.

Peran P3UKM diperkuat melalui Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Bank Indonesia, tentang Peningkatan Peran P3UKM dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan akses KUMKM terhadap lembaga keuangan/perbankan melalui peningkatan peran P3UKM dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis KUMKM.

Pada Tataran implementasi, maka telah dilakukan kerjasama Pendampingan Pembiayaan dengan maksud memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil dalam upaya memperkuat struktur permodalan dan peningkatan akses pembiayaan.

Selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2010 s.d. 2014, telah dilaksanakan kerjasama pendampingan oleh 375 orang PUKM dengan target 3.250 UMK. Hasil yang dicapai dan merupakan hasil kerja keras para PUKM cukup menggembirakan, dimana total kredit yang terealisasi sebesar Rp. 115,914 Milyar.

Narasumber kegiatan ini terdiri dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, KANWIL Pertanahan dan Kepala OJK Regional II Jawa Barat.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat bertempat di Aula Bung Hatta Lt. 3 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No. 705 Bandung.

Bidang Pembiayaan dan Teknologi 

Paket Kebijakan Ekonomi XI: Meningkatkan Daya Saing Nasional Dalam Pertarungan Ekonomi Global

Detail
Foto bazar murah: ekon.go.id
Jakarta, Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berusaha mempercepat laju roda perekonomian nasonal.
“Di tengah perekonomian global yang masih lesu, Indonesia terus berusaha meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Karena itu pemerintah kembali mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi  XI untuk memberi stimulus terhadap perekonomian nasional. Kali ini, kebijakan pemerintah menyentuh beberapa sektor yang melibatkan pengusaha kecil maupun industri.

1. Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE)

Fasilitas kredit ini diberikan sebagai stimulus kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)untuk meningkatkan daya saing produk ekspor UMKM berbasis kerakyatan. Melalui fasilitas kredit ini diharapkan kualitas dan nilai tambah produk ekspor UMKM lebih meningkat.

KURBE menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja (Kredit Modal Kerja Ekspor/KMKE) dan investasi (Kredit Investasi Ekspor/KIE) bagi UMKM. Dengan tingkat suku bunga 9% tanpa subsidi, penyaluran kredit ini bakal ditangani Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Exim Bank).

Berjangka paling lama 3 tahun untuk KMKE dan/atau 5 tahun untuk KIE, batas maksimal KURBE Mikro adalah sebesar Rp 5 Miliar. Sedangkankan KURBE Kecil maksimal kredit yang bisa diberikan sebesar Rp 25 Miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp 15 Miliar) dan KURBE Menengah maksimal sebesar Rp 50 Miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp 25 Miliar).

Sasaran utama KURBE adalah supplier/plasma yang menjadi penunjang industri dan industri/usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja sesuai skala usahanya.

2. Fasilitas Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Untuk Penerbitan Dana Investasi Real Estat (DIRE)

Kegiatan real estate menurun sejak 2014,padahal sektor ini merupakan salah satu sektor padat karya. Untuk menghimpun dana demi perluasan usaha, beberapa pengusaha real estat Indonesia menerbitkan Real Estate Investment Trust (REITs) atau DIRE di pasar modal negara tetangga. Sedangkan jumlah DIRE di dalam negeri sangat rendah,hanya ada 1 DIRE yang diterbitkan sejak 2012. DIRE di Indonesia tidak menarik karena adanya pengenaan pajak berganda dan tarif pajak yang lebih tinggi dari negara tetangga.

Untuk meningkatkan penerbitan DIRE di dalam negeri, pada Paket Kebijakan Ekonomi V telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 Tahun 2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan. PMK ini sudah menghapus pengenaan pajak berganda dalam penerbitan DIRE, tapi masih mengenakan tarif pajak yang masih lebih tinggi dibanding negara tetangga.

Karena itu pemerintah akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh)final dan tarif BPHTB selama beberapa tahun, melalui:
1)    Penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu yang mengatur pemberian fasilitas Pajak Penghasilan final berupa pemotongan tarif hingga 0,5% dari tarif normal 5% kepada perusahaan yang menerbitkan DIRE.
2)    Penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang antara lain mengatur penurunan tarif BPHTB dari maksimum 5% menjadi 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi  aset DIRE.
3)    PenerbitanPeraturan Daerah (Perda) bagi daerah yang berminat untuk mendukung pelaksanaan DIRE di daerahnya.

Percepatan pengembangan DIRE di tanah air ditujukan untuk mendorong pendalaman sektor keuangan melalui peningkatan kapitalisasi pasar modal. Kebijakan ini juga dapat memperkuat peran bursa efek sebagai alternatif sumber dana jangka panjang.

Penerbitan DIRE dengan biaya yang relatif rendah juga meningkatkan efisiensi dalam penyediaan dana investasi jangka panjang. Hal ini akan menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan sesuai Program Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

3. Pengendalian Risiko untuk Memperlancar Arus Barang di Pelabuhan (Indonesia Single Risk Management - ISRM)

Arus barang di pelabuhan masih terhambat sehingga perlu dilakukan pengendalian risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan (Indonesia Single Risk Management, ISRM).

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam hal customs clearence dan cargo release di pelabuhan, di antaranya: (1) pelayanan atas perijinan  ekspor impor olehKementrian/Lembaga (K/L)pada kondisi tertentu yang bersifat transaksional memerlukan waktu lama; (2) adanya perlakuan pelayanan yang berbeda-beda atas Pengguna Jasa yang sama di setiap K/L, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan in-efisiensi dalam kegiatanekspor impor; dan (3) pengelolaan risiko pada K/L belum dilakukan secara sistematis dan belum terintegrasi.

Semua hal tersebut di atas menyebabkan capaian kinerja logistik belum optimal. Ukuran yang paling konkret dan sering menjadi patokan adalah dwelling time, di mana pada akhir tahun 2015 tercatat rata-rata masih membutuhkan waktu 4,7 hari.

Oleh sebab itu, pemerintah mewajibkan semua K/L untuk mengembangkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal (single submission) melalui Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk pemrosesan perizinan.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM) dalam sistem INSW dengan melakukan penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor impor, sebagai base profile risiko dan single treatment dalam pelayanan perizinan masing-masing K/L.

Untuk tahap awal, pemerintah meluncurkan model single risk management dalam platformsingle submission antar BPOM dengan Bea dan Cukaiyang diperkirakan dapat menurunkan dwelling time terhadap produk-produk bahan baku obat, makanan minuman, dan produk lain yang membutuhkan perizinan dari BPOM dari 4,7 Hari menjadi sekitar 3,7 Hari pada bulan Agustus 2016.

Untuk tahap berikutnya, pemerintah mewajibkanpenerapan single risk managementpada Agustus 2016, dandiperluas penerapannya untuk beberapa K/L seperti KementerianPerdagangan, Kementerian Pertanian, sehingga pada akhir tahun 2016, diharapkan dapat berpengaruh pada penurunan dwelling time menjadi 3,5 Hari secara nasional.

Terakhir, menerapkan single risk management secara penuh pada seluruh Kementerian/Lembaga penerbit perizinan ekspor/impor. Ini akan menaikkan tingkat kepatuhan Indonesia terhadap WTO Trade Facilitation Agreement menjadi 70% serta menurunkan dwelling time menjadi kurang dari 3 Hari pada akhir 2017.

4. Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Saat ini terdapat 206 industri farmasi yang mendominasi pangsa pasar obat nasional (76%), tetapi 95% bahan baku obat masih diimpor. Selai itu, ada 95 industri alat kesehatan (alkes) yang memproduksi 60 jenis dengan teknologi middle-low dengan kelas risiko rendah-menengah, memiliki pertumbuhan 12% per tahun, tetapi 90% alkes masih diimpor.

Kondisi ini tentu perlu direstrukturisasi, mengingat kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memerlukan dukungan dan kemampuan produksi dalam negeri.

“Perlu diambil langkah-langkah kebijakan yang terintegrasi (tailor-made policy) yang melibatkan dukungan semua K/L, BUMN dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengembangan industri farmasi tanah air,” ujar Darmin Nasution.

Untuk itu, pemerintah akan segera menyusun road map dan action plan pengembangan industri farmasi dan alkes, mengembangkan riset di bidang farmasi dan alkes serta menyusun kebijakan yang mendorong investasi di bidang industri farmasi dan alkes. Kebijakan yang dimaksud, salah satunya adaah kebijakan fiskal, antara lain pembebasan atau penurunan bea masuk, tax holliday dan tax allowance di bidang ini. (ekon, 29/3)

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Harmonisasi Pemerintah dan Pengusaha Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Detail
Jakarta, Laju perekonomian Indonesia tak lepas dari harmonisasi pemerintah dengan pengusaha melalui sektor usaha yang digelutinya. Untuk itu, pengusaha diharapkan tidak hanya  fokus di sektor utama yang dianggap menguntungkan pihaknya semata, melainkan membagi peluang demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Memang pemerintah menjalankan kebijakan, tapi pemerintah hidup dari pengusaha. Tanpa pegusaha yang membayar pajak, bagaimana pemerintahan berjalan?” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika membuka Dialog Ekonomi dan Buka Puasa Bersama jajaran Kamar Dagang Indonesia (Kadin), di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, Selasa (28/6/2016) dikutip dari situs wapres.

Menurut Wapres, direalisasikannya UU Tax Amnesty atau lebih dikenal dengan pengampunan pajak hari ini, merupakan bukti kepedulian pemerintah atas pembukaan peluang usaha yang lebih besar lagi. Hal ini  diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai perlahan lesu.

Dalam laporan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 diproyeksi mencapai 5,1 persen. Indonesia diprediksi tetap tumbuh meski ekonomi dunia masih bergerak lamban. Konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah diproyeksikan akan menopang pertumbuhan Indonesia pada tahun 2016.

Wapres mengakui, ekonomi nasional mengalami kondisi yang kurang menyenangkan dalam beberapa bulan terakhir. Di kala harga komoditas masih mengalami penurunan, harga pangan justru mengalami tren kenaikan. Terpicunya kenaikan pengeluaran, memberikan dampak kurang baik, yaitu penyusutan penerimaan negara yang berasal dari komponen pajak.

Untuk itu, Wapres meminta para pengusaha bersama-sama pemerintah menghadapi permasalahan negara saat ini. “Andalah yang musti menyelesaikan soal itu dengan cara berfikir entrepreneurship,” tegas Wapres.

Wapres mengungkapkan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat untuk meringankan beban pengusaha dengan melakukan efisiensi sistem perbankan, yaitu menurunkan tingkat bunga kredit agar lebih bersaing dengan negara-negara di Asia. Hal ini diupayakan guna meningkatkan produktifitas sektor riil.

Di akhir sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasinya atas kerja sama dan kerja keras yang baik antara pemerintah dan pengusaha guna mewujudkan harapan bangsa ini kedepan secara baik-baik dalam kerangka kerjasama.

“Pemerintah selalu ingin membantu dan bekerjasama dengan pengusaha, tentu sebaliknya juga para pengusaha menginginkan pemerintah yang baik, yang adil, yang memberikan aturan-aturan yang paling baik untuk kita semua maju”, pungkas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Rosan Roslani menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah yang telah memberikan peluang kepada dunia usaha untuk terlibat dalam perencanaan dan evaluasi atas kebijakan ekonomi dan bisnis.

Dilibatkannya Kadin beberapa waktu lalu dalam proses evaluasi 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang diterbitkan pemerintah, cukup mendapat tanggapan yang baik dan positif oleh kalangan dunia usaha. Namun, menurut Rosan, arah dan tujuan paket kebijakan ekonomi masih belum jelas dan belum dilaksanakan secara optimal.

Rosan menekankan bahwa sinergi antara para pelaku usaha, pelaku ekonomi, dan pemerintah merupakan keharusan dalam mengakselerasi roda perekonomian nasional, terlebih di tengah tantangan pelemahan ekonomi Indonesia.

“Kita harapkan sinergi kedepan ini akan terus bisa kita tingkatkan dan Kadin akan selalu memberikan masukan, inputan yang baik untuk kepetingan dunia usaha dan tentu utuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan,” ujar Rosan.

Selain dihadiri oleh 30 Ketua Umum Kadin daerah, pertemuan yang bertema “Ramadhan Mewujudkan Dunia Usaha yang Sehat dan Berkeadilan” ini juga dihadiri oleh, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, dan para Duta Besar negara sahabat. (KIP, Setwapres)

Kebijakan Pengembangan UMKM Harus Menyeluruh dan Terarah

Detail
“Langkah-langkah menyelesaikan persoalan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus lebih terarah,” demikian diungkapkan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat rapat koordinasi tentang pemberdayaan UMKM.

Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan daya saing Koperasi & Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) agar implementasi program-program UMKM lebih dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Namun yang lebih penting, Darmin menambahkan, “Kebijakan pemerintah harus menyeluruh kendati implementasinya kita sesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Mungkin perlu dipilih sentra-sentra sehingga hasilnya lebih terukur.”

Pemerintah menargetkan penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) sebanyak 508.500 IUMK pada tahun 2015, namun hingga saat ini baru mencapai  164.768 IUMK. Seiring dengan niat pemerintah untuk memperbaiki iklim berusaha atau ease of doing business (EODB), pemerintah juga akan mengusulkan perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan usaha mikro dan kecil.

“Pemerintah ingin membantu usaha kecil dan kalau membantu, kita harus membantu dengan benar,” imbuh Darmin.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa kebijakan yang terkait UMKM yaitu: pertama, mempermudah dan menyederhanakan perizinan usaha bagi UMKM.  Pemerintah akan melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan melakukan amandemen terhadap pendelegasian wewenang yang ada dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil.

Kedua, memberikan kemudahan pembiayaan start-up berbasis IT yang feasible namun belum bankable. UMKM mempunyai keterbatasan  kemampuan dalam beberapa hal seperti: pembiayaan, input dan pemasaran. Sehingga diperlukan aggregator yang akan berfungsi untuk meneruskan hal tersebut ke provinsi lain bahkan ke negara lain dengan  didukung oleh IT.

Menko Perekonomian menambahkan masalah pembiayaan kepada UMKM terutama start-up, perlu dikaitkan dengan peranan bisnis konsolidator atau agregator. (ekon)

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Wapres Jusuf Kalla Resmikan Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi

Detail

Jakarta, Sejak meluncurkan program deregulasi perekonomian pada 9 September 2015, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan 12 paket kebijakan ekonomi guna menyederhanakan peraturan dan meningkatkan daya saing perekonomian. Untuk memastikan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan dan yang akan diluncurkan berjalan dengan baik, pada hari ini, Selasa (28/6), Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi ini dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh tiga orang wakil ketua, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan KoordinatorTenaga Ahli Kantor Wakil Presiden Sofyan Wanandi.

Satgas yang baru dibentuk ini dibagi menjadi empat kelompok kerja (pokja). Pokja I membidangi Kampanye dan Diseminasi Kebijakan, diketuai oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dengan wakil ketua Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani. Pokja II membidangi Percepatan dan Penuntasan Regulasi, diketuai oleh Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki dan wakil ketua Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sedangkan Pokja III membidangi Evaluasi dan Analisa Dampak diketuai oleh Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara dan wakil ketua Ekonom Senior Raden Pardede. Dan Pokja IV yang membidangi Penanganan dan Penyelesaian Kasus  dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly dan wakil ketua Staf Khusus Menpolhukam Purbaya Yudhi Sadewa. Seluruh tugas pokja-pokja ini dibantu sebuah Unit Pendukung dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Sesmenko Lukita Dinarsyah Tuwo dan wakil ketua Deputi V Bidang Industri dan Perniagaan Edy Putra Irawady.

“Satgas ini akan mengefektifkan pelaksanaan seluruh Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah, termasuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Di dalamnya tentu termasuk diseminasi informasi dengan target para pelaku usaha dan investor, baik di dalam maupun luar negeri, asosiasi-asosiasi, masyarakat umum dan aparat pemerintah sendiri, baik di pusat maupun daerah,” kata Ketua Satgas Darmin Nasution.

Satgas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 80/2016 ini sudah menyusun program kerja melalui pokja-pokja. “Yang ingin kami tekankan dari Paket Kebijakan Ekonomi ini adalah pemerintah benar-benar serius mengenai reformasi perekonomian. Kita harus dan akan melakukan modernisasi perekonomian yang menyeluruh, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya,” tambah Ketua Pokja I Thomas Lembong. (ekon)


Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Warta UMKM Indonesia menerima promosi/ iklan

Detail


Warta UMKM Indonesia menerima promosi/ iklan.
mudah murah dan nyaman.
Hubungi: 08978063021
Pin BBM 51ef338e

Workshop Usaha PKK Kota Semarang

Detail

Workshop Peningkatan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan & Usaha bagi Kelompok Wanita Usaha/Kopwan/Koperasi PKK Kota Semarang. Info dilansir dari akun resmi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Senin (27/6).

Argentina belum berhasil Menjuarai Copa America Centenario

Detail
foto: http://www.ca2016.com/

Tampil dalam partai final di Metli Stadium Amerika Serikat, Argentina kalah 2-4 atas Chile. Kali ini Argentina belum berhasil Menjuarai Copa America Centenario. Setelah bermain 90 menit waktu normal, skor masih 0-0.

Sentra UMKM di 11 daerah di Indonesia

Detail

Sentra UMKM di 11 daerah di Indonesia, antara lain : Sentra Meubel di Klender Jakarta Timur, Sentra Keripik Pisang di Lampung, Sentra Kulit di Bandung, Sentra Handicraft di Denpasar, Sentra Bordir di Padang, dan Sentra Rotan di Palangkaraya.

LPDB KUMKM Akan Merger Dengan PMN Menjadi ‘BADAN’

Detail

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Kemas Danial mengungkapkan bahwa lembaga yang dikomandoinya itu akan segera berubah menjadi sebuah Badan bernama Badan Pembiayaan Mikro Indonesia, yang merupakan hasil merger dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

NEGARA HADIR, MEMPERKUAT EKONOMI RAKYAT

Detail
Foto: kominfo.go.id

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI IV:
NEGARA HADIR, MEMPERKUAT EKONOMI RAKYAT

JAKARTA, Kamis (15/10) di Istana Kepresidenan, pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke IV atau paket kebijakan ekonomi Oktober II. Ada dua topik penting yang menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Pertama, soal kebijakan pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi. Dan kedua, kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.

Mari dukung Gerakan Peduli Koin Nasional bersama Bank Indonesia

Detail

Mari dukung Gerakan Peduli Koin Nasional  #GerakanPeduliKoinNasional bersama Bank Indonesia di Lapangan IRTI Monas, 25-26 Juni 2016. Bawa uang logam kamu dan tukarkan dengan uang pecahan besar. Selain bisa menukarkan Uang Logam dan mempelajari kembali Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) kalian juga bias menikmati berbagai acara dan games seru serta berkesempatan mendapat hadiah menarik dari BI.

Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah Peduli Korban Bencana Alam di Kebumen dan Purworejo

Detail

Kadinkop & UMKM Gayatri I C telah mengunjungi korban bencana alam di Dusun Jelog Kaligesing Purworejo.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah mengundang masyarakat untuk mengunjungi Bazaar Ramadan UMKM Center Jawa Tengah

Detail

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah melalui akun resmi twitter mengundang masyarakat luas untuk mengunjungi Bazaar Ramadan UMKM Center Jawa Tengah.

Menteri Koperasi dan UKM mengunjungi UKM di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Detail

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM)  mengunjungi UKM di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

Pasar Murah digelar secara nasional selama 44 hari di 4000 pasar

Detail


Operasi pasar akan berlangsung selama 4 Juni 2016 hingga 17 Juli 2016.

Pemerintah Jamin Harga Daging Sapi Terjangkau

Detail


Pemerintah Jamin Harga Daging Sapi Terjangkau dengan menggelar operasi pasar di sejumlah wilayah ibukota dan wilayah-wilayah lain.

Warta UMKM Indonesia siap mempromosikan program Laku Pandai bank-bank di tanah air

Detail

Laku Pandai yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan sambutan hangat dari bank-bank yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Laku Pandai diharapkan dapat memperluas akses masyarakat luas terhadap produk perbankan.

Sepuluh hal yang perlu diperhatikan untuk Pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dari rumah secara online oleh @sukarnopenulis

Detail

Pekerjaan yang dikerjakan di rumah tentu sangat menyenangkan. Hal ini karena rumah merupakan tempat yang nyaman untuk melakukan berbagai hal yang menghasilkan. Ada berbagai hal yang dapat kita hasilkan di rumah.

Sepuluh Pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dari rumah secara online oleh @sukarnopenulis

Detail

Sepuluh Pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dari rumah secara 
online oleh @sukarnopenulis. Banyak pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah, di lapangan atau di kantor: Kali ini saya akan menulis Sepuluh Pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dari rumah secara 
online. 

Sepuluh bisnis UMKM yang dapat dikerjakan di rumah

Detail

www.wartaumkm.com
Ada berbagai bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dapat dikerjakan di rumah. Antara lain berbagai UMKM yang menawarkan produk berupa barang atau jasa.

Warta UMKM Indonesia mendukung Paket Kebijakan Ekonomi yang menurunkan bunga KUR

Detail
foto: www.bappenas.go.id

Warta UMKM Indonesia www.wartaumkm.com) mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah yang menurunkan bunga KUR. Dengan penurunan bunga KUR, maka diharapkan ekonomi akan tumbuh secara signifikan.

Warta UMKM siap membantu promosi/iklan produk UMKM

Detail


Promo Lebaran, paket iklan 6 bulan hanya Rp 149 ribu.

Hubungi: 08978063021

BIMBEL SUKARNO PRIVAT dan JASA PERBUKUAN

Detail

Warta UMKM Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Annisya, SE

Detail


Warta UMKM Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Annisya, SE

Warta UMKM Indonesia dan Media Jateng Onlen mengucapkan selamat beribadah puasa

Detail


Warta UMKM Indonesia  dan Media Jateng Onlen mengucapkan selamat beribadah puasa

Selamat beribadah sahur

Detail

Berkah Malam Nuzulul Qur'an untuk umat manusia

Detail

Sukarno mengucapkan selamat beribadah di malam penuh berkah. Berkah Malam Nuzulul Qur'an untuk umat manusia

Memasarkan Produk UMKM dengan iklan

Detail


Memasarkan Produk UMKM dengan iklan
Hanya Rp 99 ribu, iklan dimuat 3 bulan.
Hubungi: 08978063021

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu

Detail


Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, meskipun kamu bersembunyi dalam benteng yang tinggi lagi kokoh" (QS. An Nisaa' 78)


Wahai saudaraku, kenapa kita selalu mengganggap kematian adalah untuk orang lain, padahal kita juga pasti mati? Setiap perbuatan kita di dunia akan ditimbang, mana yang lebih berat antara kebaikan & keburukannya. Sudahkah kita mempersiapkan bekal sebaik-baiknya?

Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Bimbing kami agar selalu menapaki jalanMu yang lurus. Bantu kami untuk selalu menghindari maksiat kepadaMu. Jadikan tiap aktivitas kami sebagai ibadah kepadaMu. Aamiin ya robbal 'alamiin...

Semoga Allah berkahi sahur kita, Allah ridhai puasa puasa & amal ibadah kita, serta menjadikannya sebagai bagian dari upaya kita lebih mendekatkan diri kepadaNya. Aamiin ya robbal 'alamiin...

¤ Edy Mulyadi, Korps Muballigh Jakarta (KMJ).

Jadwal Lengkap Piala Eropa/EURO 2016 Prancis Live di sebuah TV swasta

Detail
Foto: www.uefa.com

Jadwal Lengkap Piala Eropa/EURO 2016 Prancis Live di sebuah TV swasta
Jadwal Babak Penyisihan Grup

Buka puasa terbesar di dunia

Detail

Buka puasa terbesar di dunia

Dengar adzan magrib langsung berbuka, atau jawab adzan dulu?

Detail

Assunnah:
Dengar adzan magrib langsung berbuka, atau jawab adzan dulu?

Sukarno mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa

Detail

Sukarno (penulis lebih dari 30 buku) mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa.
Twitter: @sukarnopenulis

GEBRAK PASAR JAKARTA

Detail

GEBRAK PASAR - Yth. Bapak/Ibu/Sdr. teman2 PPWI dan warga pada umumnya, Panitia Bazar Ramadhan Dewan Adat Nusantara (DAN) dan PKRI-PPWI, bekerjasama dengan Team Operasi Pasar Kementerian Pertanian RI dan UMKM Baladhika Karya serta PPKBI, menyediakan sembako BAWANG MERAH MURAH MERIAH, dengan harga maksimal Rp. 28.000,- per kilogram, di halaman Gedung Perintis Kemerdekaan RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat.

Warta UMKM menerima pemasangan iklan

Detail
Warta UMKM Indonesia menerima pemasangan iklan

Hubungi:
Bagian iklan
Phone 08978063021
Pin BBM 51ef338e

 
Support : Sukarno Pressindo | Fatimah Pressindo | Putri Boga
Copyright © 2011. Warta UMKM Indonesia - All Rights Reserved
Template Created by Sukarno Pressindo Published by Fatimah Pressindo
Proudly powered by Sukarno