Rapat Koordinasi Pendampingan Bagi Koperasi dan UMKM Jawa Barat


Bandung, Diselenggarakannya Kegiatan Rapat Koordinasi ini dalam rangka mensinergikan langkah-langkah pendukungan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil dalam mengakses pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.

Peserta kegiatan sebanyak 73 orang terdiri dari 13 orang dari OPD yang mendapat alokasi Program SHAT Tahun 2016 dan 60 Orang PUKM Program Pendampingan serta Pendamping Program Lainnya.

Sebagaimana kita maklumi, kekuatan ekonomi Jawa Barat sebagian besar didominasi oleh eksistensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk Koperasi. Dominasi ini terlihat pada tahun 2012 dari 9,1 juta unit usaha di Jawa Barat, 99.9% diantaranya adalah usaha mikro dan kecil serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 86,28% dan kontribusi terhadap PDRB Jawa barat mencapai 54,55% (diskumkm.jabarprov.go.id).

Berdasarkan hal tersebut tidaklah berlebihan apabila berbagai kebijakan pembangunan perekonomian, senantiasa menyertakan pelaku-pelaku usaha skala ini secara terarah dan berkesinambungan, guna peningkatan kinerja KUMKM secara optimal bagi penguatan pembangunan ekonomi regional.

Hal ini diawali dengan mengidentifikasi dan memahami berbagai kendala dalam upaya peningkatan kinerja UMKM di Jawa Barat.

Permasalahan pembiayaan antara lain :
Masih rendahnya kredibilitas UMK dari sudut analisis perbankan.
Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis.
Persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi UMK.
Informasi yang kurang dari lembaga keuangan bank dan non bank yang dapat dimanfaatkan oleh UMK, khususnya
perbankan.
Keterbatasan jangkauan pelayanan dari lembaga keuangan bank dan non bank, selanjutnya berbagai sumber permodalan yang ada, belum cukup mengakses kebutuhan KUMKM di Jawa Barat.

Untuk itu, dalam upaya mendorong intermediasi Koperasi dan UMK dengan perbankan maupun non bank terutama dalam penyusunan proposal , pengajuan kredit pembiayaan yang diajukan Koperasi dan UMK kepada lembaga keuangan bank dan non bank, serta memberkan pendampingan dalam manajemen pengelolaan keuangan peran pendamping keuangan sangat dibutuhkan.

Perlu disampaikan di Jawa Barat pada Tahun 2003, seluruh stakeholder yang ada termasuk pemerintah mendirikan P3UKM khususnya untuk alokasi maupun pendampingan terhadap KUMKM.

Peran P3UKM diperkuat melalui Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Bank Indonesia, tentang Peningkatan Peran P3UKM dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan akses KUMKM terhadap lembaga keuangan/perbankan melalui peningkatan peran P3UKM dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis KUMKM.

Pada Tataran implementasi, maka telah dilakukan kerjasama Pendampingan Pembiayaan dengan maksud memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil dalam upaya memperkuat struktur permodalan dan peningkatan akses pembiayaan.

Selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2010 s.d. 2014, telah dilaksanakan kerjasama pendampingan oleh 375 orang PUKM dengan target 3.250 UMK. Hasil yang dicapai dan merupakan hasil kerja keras para PUKM cukup menggembirakan, dimana total kredit yang terealisasi sebesar Rp. 115,914 Milyar.

Narasumber kegiatan ini terdiri dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, KANWIL Pertanahan dan Kepala OJK Regional II Jawa Barat.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat bertempat di Aula Bung Hatta Lt. 3 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No. 705 Bandung.

Bidang Pembiayaan dan Teknologi 

Related product you might see:

Share this product :

Posting Komentar

 
Support : Sukarno Pressindo | Fatimah Pressindo | Putri Boga
Copyright © 2011. Warta UMKM Indonesia - All Rights Reserved
Template Created by Sukarno Pressindo Published by Fatimah Pressindo
Proudly powered by Sukarno